Hukuman Bagi Para Koruptor di Penjuru Dunia DUNIA
Tahun 2007 mantan Menteri Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang Toshikatsu Matsuoka memutuskan untuk mengakhiri hidupnyadi usia 62 tahun karena tidak
MENU
Tahun 2007 mantan Menteri Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang Toshikatsu Matsuoka memutuskan untuk mengakhiri hidupnyadi usia 62 tahun karena tidak
Prinsip dan langkah langkah tersebut merupakan perwujudan dan praktek terbaik dalam menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada sambutannya di acara Peringatan HPSN 2021 bertemakan Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi yang diselenggarakan secara hybrid luring dan
no instansi nomor tentang 101 kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional 2 tahun 2020 perubahan kedua atas peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 14 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan kinerja di lingkungan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional
Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana dirnaksud dalam Amar KESATU disusun menggunakan data persebaran titik panas/ hotspot dan citra satelit resolusi sedang yang diinterpretasi secara visual kemudian divalidasi dengan
mengambil contoh mineral dan batubara 22 Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan 23 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2
Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P 12/Menlhk II/2015 TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 6 dan Pasal 39 ayat
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180 TAHUN 2014 TENTANG Energi dan Migas Tambang Mineral Jawa Barat Kab Bogor 44 PT PLN Persero Pembangkit Tanjung Jati B Jepara Pertambangan Energi dan
No Kategori Nomor Tahun Tentang Status Action 41 Kep Menteri Perdagangan 018/DAGLU/KP/III/1994 1994 Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No 308/DAGLU/KP/IX/91 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menanda Tangani Surat Keterangan Aasal Certificate Of Origin Barang Ekspor Indonesia Dari Kawasan Industri Yang Diberi
12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor /Menhut II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor /Menhut II/2008 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80
Saat ini BUMN berjumlah 107 perusahaan yang bergerak pada 12 sektor yaitu industri energi minyak dan gas industri mineral dan batubara jasa asuransi dan dana pensiun perkebunan dan kehutanan jasa telekomunikasi dan media
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah ditetapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik b bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor /
Kep Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kep Menteri Kehutanan Kep Menteri Dalam Negeri Kep Menteri Keuangan Kep Menteri Pekerjaan Umum Kep Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kep Menteri Kelautan dan Perikanan Kep Menteri Agama Pencabutan Larangan Hubungan Dagang Dengan Afrika Selatan Dan Angola Kategori Kep Menteri Perdagangan
Kep Menteri Perdagangan 310/KPB/X/1993 1993 Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Perindustrian No 201 KPB VII 92 Dan No 107 M SK VII 1992 Tentang Impor Mesin Peralatan Mesin Dan Barang Modal Lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru Aktif Detail 47 Kep Menteri Perdagangan 311/Kp/X/1993 1993
Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma ruf Amin Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa polychlorinated biphenyls merupakan bahan berbahaya dan beracun dengan klasifikasi dilarang dipergunakan masih ditemukan pada transformator kapasitor dan minyak dielektrik sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan b
24 Siti Nurbaya Bakar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup 25 Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan 26 Abdul Halim Iskandar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 27 Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang 28 Suharso Monoarfa Menteri Perencaaan Pembangunan dan Kepala Bappenas 29
14 Menteri adalah menteri yang diserahi tu gas dan tanggung jawab di bidang kehutanan 15 Menteri Teknis adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral 16 Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral batubara dan /atau mineral ikutannya 17
menteri energi dan sumber daya mineral indonesia peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 01 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia menimbang mengingat a
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Tahun 2015 English Version 03 Feb 2016 07 35 DOWNLOAD EN DOWNLOAD ID Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun 2015 22 Jan 2016 06 25 DOWNLOAD EN DOWNLOAD ID Peraturan Menteri
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Berikut berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan Indonesia sejak dibentuknya sampai digabung dengan Menteri Lingkungan Hidup No Foto Nama Kabinet Dari Sampai Keterangan 1
Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memberi dukungan administrasi kepada Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan diatur oleh
4
Jakarta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya menilai Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sangat serius akan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Perhubungan Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Agraria dan Tata Ruang